Antara Sekolah Kedinasan dan Sekolah Formal
Akhirnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani berbicara tentang masalah yang telah menjadi perdebatan belakangan ini tentang seberapa besar anggaran yang dialokasikan untuk sekolah kedinasan. Sri Mulyani dengan tegas menyatakan bahwa anggaran sekolah kedinasan tidak termasuk dalam 20 persen dari anggaran pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sri Mulyani memberikan penjelasan yang banyak orang tunggu-tunggu: “Anggaran untuk pendidikan kedinasan itu tidak termasuk dalam anggaran pendidikan 20 persen dari APBN.” Ini pasti mengundang banyak pertanyaan: mengapa biaya sekolah kedinasan lebih besar daripada sekolah formal?
Sekolah Kedinasan Lebih Boros?
Menurut data yang dikumpulkan dari alokasi APBN untuk bidang pendidikan pada tahun 2025, pendidikan kedinasan menerima anggaran terbesar sebesar 104,5 triliun, jauh lebih besar daripada pendidikan formal sebesar 91,2 triliun. Bahkan, program strategis seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan penelitian hanya menerima 101,5 triliun.
Melchias Markus Mekeng, anggota Komisi XI DPR, juga memberikan pendapat yang tajam tentang hal ini. Mekeng menyatakan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan kedinasan jauh lebih besar daripada yang dialokasikan untuk pendidikan formal. "Dengan anggaran sebesar itu, per siswa kedinasan bisa mendapatkan lebih dari Rp 8 miliar, sementara anggaran untuk pendidikan formal hanya sekitar Rp 1,4 juta per siswa," katanya.
Mengapa Sekolah Kedinasan Mendapat Prioritas?
Fokus Pemerintah ke Sekolah Rakyat
Sebaliknya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga dikenal sebagai Gus Ipul berbicara tentang anggaran untuk Sekolah Rakyat yang baru saja dimulai, yang menurutnya mencapai 1,1 triliun rupiah pada tahun 2025, yang sebagian besar akan digunakan untuk membeli laptop dan seragam siswa. Namun, Gus Ipul mengakui bahwa anggaran tersebut belum sepenuhnya terealisasi.
"Sekolah Rakyat ini bertujuan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau pendidikan formal," kata Gus Ipul, menegaskan Presiden Prabowo Subianto.
Kesimpulan dan Pesan Edukasi
Dengan anggaran pendidikan yang lebih besar dialokasikan untuk sekolah kedinasan, pertanyaan besar muncul: apakah kebijakan ini sejalan dengan prinsip pemerataan pendidikan bagi semua orang? Kita mungkin mulai mempertimbangkan bagaimana alokasi anggaran ini akan berdampak pada pendidikan di Indonesia.
Pada akhirnya, kita semua, sebagai masyarakat, siswa, dan penggiat pendidikan, harus bekerja sama untuk memastikan akses pendidikan yang adil dan transparan bagi semua orang. Jangan biarkan anggaran menjadi penghalang bagi potensi generasi masa depan.
Pesan Bijak: "Pendidikan adalah kunci utama menuju kemajuan. Jangan biarkan anggaran yang terbatas menghalangi impian kita untuk menciptakan bangsa yang lebih cerdas dan maju." - (ye)**
0Comments